KaHumas Kominfo : Extended Waktu Tanggapan

Siaran Pers No. 82/PIH/KOMINFO/3/2009
tentang
Perpanjangan Waktu Konsultasi Publik Terhadap
Rancangan Peraturan Menteri Kominfo Mengenai
Penyelenggaraan Amatir Radio

(Jakarta, 18 Maret 2009). Departemen Kominfo pada tanggal 11 Maret 2009 telah mempublikasikan Siaran Pers No. 79/PIH/KOMINFO/3/2009 tentang Rancangan Peraturan Menteri Kominfo Mengenai Penyelenggaraan Amatir Radio. Menurut Siaran Pers tersebut, mulai tanggal 11 s/d. 18 Maret 2009 Departemen Komunikasi dan Informatika mengadakan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggaraan Amatir Radio. Penyusunan rancangan peraturan ini didasari atas pertimbangan, bahwa amatir radio sebagai potensi masyarakat yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan secara khusus oleh International Telecommunication Union (ITU), sehingga perlu diatur oleh pemerintah, sehingga nantinya jika rancangan peraturan ini sudah disahkan akan menggantikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio dan menyebabkan Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 97/M.KOMINFO/2008 Tanggal 23 April 2008 perihal Penyelenggaraan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk yang mengatur tentang Kegiatan Amatir Radio harus dicabut. Namun demikian, mengingat cukup banyaknya respon yang menghendaki adanya perpanjangan waktu konsultasi publik terhadap rancangan peraturan ini, maka Departemen Kominfo melalui Siaran Pers ini memutuskan untuk memperpanjang konsultasi publik ini sampai dengan tanggal 29 Maret 2009. Tanggapan terhadap rancangan ini dapat dikirimkan ke alamat email : ketut@postel.go.id dan gatot_b@postel.go.id .

Sampai dengan saat ini sudah ada beberapa tanggapan yang telah disampaikan kepada Departemen Kominfo. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penambahan band plan dan priveledge merupakan keuntungan yang menarik bagi seorang amatir radio, terutama di segment 40m/7.00 MHz dan diizinkannya mode data dan suara pada segment ini.
2. Mohon agar dapat dipastikan mana yang benar untuk alokasi 7.000-7.300 MHz untuk Penggalang dan Penegak, setahu kami secara internasional Amatir Radio segment berada pada rentang 7.000-7.200 MHz.
3. Deskripsi mode pancaran pada Lampiran-X hendaknya lebih plain, dan tidak multi-interpretasi, lebih baik disebutkan dengan kelas emisi sesuai rentang frekuensi kerja yang diizinkan.
4. Sangat apresiasi terhadap re-design kartu IAR, berbahan PVC dan gambaran saya seperti kartu kredit, sangat menarik menggantikan IAR jadul yang mempergunakan kertas yang dilaminasi.
5. Tentang pembagian emisi dan frekwesi 7,000 - 7,100 MHz untuk tingkat siaga agar dirubah dari morse, suara, data menjadi morse, data. Akan membuat frekwensi menjadi lebih tidak tertata. Sedangkan di KepMenHub No.49 Tahun 2002 hanya untuk morse dan data.
6. Pemerintah Daerah nampak dalam KepMen tersebut belum melibatkan peranan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah yang melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi. Seyogyanya beliau yang memiliki wilayah dan pelaksana dekonsentrasi dapat dilibatkan baik pada pembinaan dan pengawasan. Di bidang perizinan walaupun belum ada pelimpahan, agar rentang kendali (tidak sentralistis) dapat pula melibatkan peran perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi.
7. Rancangan tersebut sayogyanya dapat jadi bahan pertimbangan, jangan sampai sentralitis jadi menghambat kelancaran adminitrasi, pembinaan dan pengawasan.
8. Dalam rancangan peraturan ini sudah tidak lagi memuat tentang persyaratan pendukung bagi amatir radio yang mengajukan kenaikan tingkat (ke Penggalang dan ke Penegak), seperti : 6 (enam) bulan setelah mendapatkan IAR terakhir, telah terbukti memiliki potensi untuk naik tingkat, memperoleh piagam maupun QSL Card. Indikasi atas tidak diperlukan lagi persyaratan pendukung dalam rancangan peraturan ini berdampak akan terjadinya menurunnya kualitas bagi amatir radio yang akan naik tingkat. Jika dalam rancangan peraturan ini tidak diperlukan lagi, sangatlah perlu dipertegas dalam BAB IV TATA CARA MENDAPATKAN SERTIFIKAT KECAKAPAN AMATIR RADIO, DAN PEDOMAN UJIAN AMATIR RADIO ORGANISASI AMATIR RADIO, pasal 21 point (3) Adanya rekomendasi dari Organisasi untuk naik tingkat . Artinya jika tidak amatir radio yang akan naik tingkat harus melampirkan surat rekomendasi dari organisasi (organisasi diberikan kewenangan untuk memberikan penilaian khusus atas syarat-syarat pendukung kenaikan tingkat).
9. Dalam BAB II PENYELENGGARAAN AMATIR RADIO, Pasal 3 berbunyi bahwa Amatir Radio dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) perangkat amatir radio. dan Pasal 8 yang berbunyi Setiap amatir radio wajib menggunakan alat dan perangkat amatir radio yang telah memenuhi persyaratan teknis dan mendapat sertifikat dari Ditjen Postel, kecuali alat dan perangkat yang dirakit/dibuat untuk keperluan sendiri dan tidak diperdagangkan. Menelaah dari semua pasal-pasal dalam rancangan peraturan ini tidak lagi mencantumkan jumlah perangkat radio yang dikuasai oleh masing-masing tingkatan amatir radio, serta administrasi perizinan atau IPPRA juga tidak lagi disinggung. Oleh sebab itu kami berasumsi bahwa setiap amatir radio bebas memiliki sebanyak-banyaknya perangkat radio yang digunakan dan tidak diperlukan lagi IPPRA. Mengenai hal ini kami berharap adanya penjelasan khusus yang dapat mempertegas pemahaman amatir radio tentang administrasi perizinan atas penguasaan perangkat (IPPRA) yang digunakan baik jumlah maupun spesifikasi perangkat itu sendiri.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo
(Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).